Ketika bicara smart city, yang terbayang biasanya Jakarta dengan command center-nya atau Surabaya dengan ratusan aplikasinya. Tapi di forum ASEAN Smart City Network (ASCN) yang digelar di Jakarta pada Agustus 2026, salah satu pemapar yang paling menarik perhatian justru datang dari kabupaten: Sumedang. Kisahnya relevan bagi ratusan pemda kabupaten/kota yang merasa smart city terlalu mahal dan terlalu rumit untuk skala mereka.
Layanan dari lahir sampai akhir hayat
Inovasi Sumedang yang paling banyak dibicarakan adalah JAPE HARUPAT — layanan yang membuat bayi baru lahir langsung mendapatkan dokumen kependudukan melalui kanal digital, bahkan disampaikan lewat WhatsApp. Filosofinya diungkapkan langsung Bupati Sumedang: negara hadir menyambut warga barunya secara digital, dengan visi layanan digital hadir dari lahir sampai meninggal dunia.
Ini contoh konkret dari prinsip layanan berbasis siklus hidup yang justru menjadi arah kebijakan Pemerintah Digital nasional. Sumedang sudah mempraktikkannya sebelum banyak instansi pusat selesai membahasnya.
Data yang menggerakkan intervensi, bukan sekadar dashboard
Inovasi kedua yang dipaparkan adalah SIM-4T untuk penanganan stunting. Data dari posyandu diintegrasikan sehingga pemerintah daerah mengetahui kondisi warga secara by name by address — dan intervensi bisa ditentukan sesuai persoalan spesifik di masing-masing desa.
Di sinilah pembeda smart city yang berhasil dengan yang sekadar seremoni: data dipakai untuk mengubah keputusan, bukan untuk mengisi layar monitor. Command center Sumedang juga dipakai memantau kinerja perangkat daerah, pendapatan daerah, dan pelaksanaan program secara berkala — artinya data digital masuk ke rutinitas manajemen pemerintahan, bukan berdiri di luar.
Pesan pusat: sesuaikan dengan karakter daerah
Menariknya, arah pembinaan pemerintah pusat sejalan dengan pengalaman Sumedang. Kemendagri menegaskan smart city bukan soal menyeragamkan teknologi, melainkan bagaimana inovasi menjawab kebutuhan masyarakat sesuai konteks daerah. Kota-kota anggota ASCN Indonesia menempuh jalur berbeda-beda: Jakarta dengan layanan digital terintegrasi, Banyuwangi dengan Smart Kampung, Makassar dengan layanan berbasis teknologi, Semarang dengan strategi kota tangguh, Denpasar dengan pariwisata digital.
Forum berbagi praktik seperti JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026 — yang menghadirkan sekitar 3.000 peserta dari kementerian, pemda, akademisi, dan industri — juga secara eksplisit ditujukan untuk memeratakan inovasi digital ke luar kota-kota besar.
Empat pelajaran untuk pemda kabupaten/kota
Mulai dari satu layanan yang menyentuh banyak warga. Sumedang tidak memulai dengan membangun segalanya; ia memilih layanan adminduk kelahiran — momen yang dialami setiap keluarga — lalu membangun kepercayaan dari sana.
Pakai kanal yang sudah dipakai warga. Menyampaikan dokumen lewat WhatsApp mungkin terdengar sederhana, tapi justru itu yang membuat layanan dipakai. Aplikasi baru bukan selalu jawaban.
Integrasikan data yang sudah dikumpulkan. Data posyandu selama ini sudah ada; nilai barunya muncul saat diintegrasikan dan dipakai menentukan intervensi. Banyak pemda duduk di atas data berharga yang belum diolah.
Jadikan data bagian rutinitas pimpinan. Command center hanya berdampak jika kepala daerah dan perangkat daerah benar-benar memakainya dalam siklus evaluasi rutin.
Smart city di tingkat kabupaten bukan soal anggaran besar, melainkan pilihan prioritas yang tepat dan konsistensi eksekusi.