Selama bertahun-tahun, keluhan paling umum warga terhadap layanan digital pemerintah bukanlah soal teknologi, melainkan soal pengalaman: setiap layanan meminta akun berbeda, mengisi data yang sama berulang kali, dan alur verifikasi yang tidak konsisten antarinstansi. Ekosistem GovTech Indonesia yang dikelola INA DIGITAL — bagian dari Peruri, dengan mandat Perpres 82/2023 — dibangun untuk menjawab persoalan ini melalui tiga layanan prioritas.
Tiga layanan, tiga peran berbeda
INApas adalah layanan identitas digital terpadu — satu akun untuk mengakses berbagai layanan digital pemerintah. Di dalamnya ada autentikasi biometrik, single sign-on (SSO), multi-factor authentication, hingga identity wallet untuk menyimpan kredensial dan dokumen identitas. INApas dikembangkan bersama Ditjen Dukcapil sebagai penjaga integritas identitas kependudukan digital.
INAku adalah portal pelayanan publik untuk masyarakat — pintu masuk tunggal ke berbagai layanan digital pemerintah, dari administrasi kependudukan hingga layanan sosial.
INAgov adalah portal administrasi pemerintahan untuk ASN — akses terpadu ke layanan manajemen kepegawaian, mulai dari SKP, pengembangan kompetensi, hingga layanan administrasi lintas instansi pusat dan daerah.
Inti sebenarnya: orkestrasi, bukan aplikasi baru
Kesalahan membaca yang sering terjadi adalah menganggap INA DIGITAL sekadar "menambah tiga aplikasi lagi" ke ekosistem yang sudah penuh sesak. Nilai utamanya justru sebaliknya: orkestrasi — menyatukan akses, autentikasi, dan pertukaran data lintas instansi, sehingga warga cukup masuk lewat satu identitas digital.
Ini sejalan dengan arahan Presiden sejak pembentukan INA DIGITAL: kementerian, lembaga, dan pemda diminta berhenti melahirkan portal dan aplikasi baru, dan beralih mendukung keterpaduan. Bagi instansi, pesan ini punya konsekuensi nyata terhadap perencanaan belanja TI.
Implikasi praktis bagi instansi pemerintah
Rencanakan integrasi, bukan duplikasi. Aplikasi layanan baru yang dibangun tanpa jalur integrasi ke identitas digital nasional berisiko menjadi aset mati dalam dua-tiga tahun ke depan. Pastikan setiap pengembangan baru menyertakan desain integrasi SSO/INApas dalam spesifikasinya.
Audit layanan yang tumpang tindih. Inventarisasi aplikasi existing: mana yang fungsinya akan terserap portal nasional, mana yang tetap relevan sebagai layanan sektoral. Hasil audit ini juga bahan penting untuk evaluasi Indeks Pemdi.
Siapkan kualitas data. Integrasi identitas hanya berjalan mulus jika data master instansi (kepegawaian, layanan, penerima manfaat) bersih dan konsisten dengan data induk kependudukan. Pembersihan data adalah pekerjaan yang paling sering diremehkan — dan paling sering menjadi penghambat integrasi.
Perhatikan tata kelola persetujuan data. Model orkestrasi berbasis identitas tunggal menuntut kejelasan dasar pemrosesan data pribadi di setiap titik pertukaran. Ini beririsan langsung dengan kewajiban UU PDP.
Menuju satu pintu yang sesungguhnya
Rilis bertahap INApas, INAku, dan INAgov masih terus berkembang, dan cakupan layanan yang terhubung akan bertambah. Bagi masyarakat, arah ini menjanjikan pengalaman layanan yang jauh lebih sederhana. Bagi instansi, ini adalah tenggat implisit: semakin cepat menyiapkan integrasi, semakin kecil biaya penyesuaian di kemudian hari.